JAKARTA -20 Mei 2026-5aksaranews
Pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2026, bukan sekadar penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di hadapan DPR. Dari berbagai ulasan media nasional dan internasional, pidato tersebut dibaca sebagai upaya langsung pemerintah melawan gelombang pesimisme yang belakangan membayangi ruang publik Indonesia.
Langkah Prabowo hadir sendiri ke sidang paripurna disebut sebagai peristiwa tidak lazim. Biasanya dokumen arah fiskal dan makro ekonomi disampaikan oleh menteri keuangan atau perwakilan pemerintah. Kehadiran langsung kepala negara menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengambil alih narasi, menegaskan bahwa negara sedang memegang kendali di tengah tekanan kurs rupiah, koreksi pasar, dan sorotan lembaga pemeringkat global.
Dalam pidatonya, Prabowo menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8–6,5 persen, menargetkan inflasi tetap terkendali, menekan defisit fiskal menjadi 1,8–2,4 persen dari PDB, sekaligus menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global. Pemerintah juga menegaskan reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam melalui kontrol yang lebih kuat negara terhadap komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan nikel.
Bagi pemerintah, ini adalah pesan optimisme.
Tetapi bagi sebagian ekonom, target itu dinilai terlalu ambisius. Sejumlah pengamat mempertanyakan kesiapan instrumen fiskal, efektivitas reformasi kelembagaan, dan konsistensi implementasi kebijakan di tengah situasi global yang belum stabil. Kritik juga muncul atas kebijakan sentralisasi ekspor yang dinilai dapat menambah kekhawatiran investor terhadap kepastian pasar.
Di sinilah sesungguhnya perang narasi itu berlangsung.
Di satu sisi, pemerintah sedang berusaha membangun kepercayaan kolektif bahwa Indonesia tetap memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan ruang tumbuh yang besar. Di sisi lain, ruang publik terus dijejali pesimisme: dari narasi bahwa rupiah tak tertolong, investasi kabur, pemerintah kehilangan arah, hingga anggapan bahwa seluruh agenda pembangunan hanya ilusi politik.
Pilihan Prabowo menyampaikan pidato itu tepat pada Hari Kebangkitan Nasional bukan kebetulan.
Momentum 20 Mei selalu identik dengan perjuangan melawan kolonialisme fisik. Kini, pemerintah tampaknya hendak memaknai kebangkitan nasional sebagai perlawanan terhadap kolonialisme baru: penjajahan psikologis berupa ketidakpercayaan, kecemasan massal, dan pesimisme sistemik yang perlahan melumpuhkan keberanian bangsa untuk bergerak maju.
Pidato itu pada akhirnya adalah pertaruhan.
Jika target-target ekonomi itu tercapai, sejarah mungkin akan mencatat 20 Mei 2026 sebagai titik konsolidasi optimisme nasional. Namun jika gagal diwujudkan, pidato tersebut hanya akan dikenang sebagai retorika besar yang kalah oleh realitas
.
syaif-red
